Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika nepotisme dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui penelitian sekunder yang diambil dari berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa praktik nepotisme tetap tertanam kuat dalam lapisan aspek politik dan pemerintahan kontemporer. Nepotisme, yang telah menjadi norma budaya, menimbulkan tantangan besar karena berbagai risiko yang ditimbulkannya. Masalah-masalah seperti korupsi dan erosi kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan pemerintah dikaitkan dengan pengikisan sistem demokrasi yang terus-menerus oleh nepotisme. Kemunculan istilah "Politik Dinasti" selama era Presiden Jokowi juga telah memicu kontroversi, semakin memperparah praktik nepotisme di Indonesia.
Pendahuluan
Kepentingan pribadi yang berakar pada konflik kepentingan dianggap sebagai nepotisme. Nepotisme muncul sebagai ancaman tersembunyi dalam pengambilan keputusan publik karena adanya kepentingan pribadi yang mengarah pada konflik. Memberikan manfaat aktual kepada anggota keluarga dalam organisasi yang sama juga merupakan bentuk nepotisme. Ciri khas yang mewakili nepotisme adalah kehadiran anggota keluarga dalam organisasi yang sama (Tytko et al., 2020). Menurut Padgett & Morris (2005), nepotisme mengambil dua bentuk: nepotisme turun-temurun dan nepotisme perkawinan. Nepotisme turun-temurun disebut sebagai nepotisme antargenerasi dan melibatkan penunjukan anggota keluarga dan kerabat untuk posisi politik. Sementara itu, nepotisme perkawinan, juga dikenal sebagai nepotisme marital, mengacu pada penunjukan salah satu pasangan untuk melakukan pekerjaan yang sama ketika pasangan lainnya sudah bekerja di bidang yang sama. Mengenai ruang lingkupnya, menurut Gjinovci & Gjinovci (2017), nepotisme terjadi di berbagai bidang termasuk nepotisme politik, nepotisme keluarga, nepotisme organisasi, dan nepotisme terkait pekerjaan.
Pernyataan Masalah
Tindakan nepotisme dianggap berbahaya, terutama dalam pengangkatan pejabat pemerintah, karena potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang sangat meningkat. Selain itu, nepotisme dipandang sebagai pemicu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang mengarah pada peningkatan kemungkinan terlibat dalam korupsi (Siegert A, 2008). Keuntungan pribadi ini mengacu pada mengutamakan kerabat genetik daripada bukan anggota keluarga, terlepas dari latar belakang dan prestasi profesional mereka. Di beberapa negara yang menganut sistem non-demokratis, nepotisme merajalela karena konsentrasi kekuasaan pada individu atau kelompok kecil. Bagaimana fenomena ini termanifestasi di negara-negara seperti Indonesia, yang menganut sistem demokratis?
Mengamati Nepotisme Selama Era Reformasi
Sistem demokrasi memberi Indonesia aturan dan lembaga yang dapat membatasi praktik nepotisme. Namun, penelitian yang dibahas di bawah menunjukkan bahwa nepotisme telah mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Penyebaran nepotisme, ditambah dengan korupsi dan kolusi di Indonesia, muncul selama rezim Orde Baru yang otoriter (Ismansyah & Sulistyo, 2010). Setelah berakhirnya era Orde Baru, menjadi jelas bahwa praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi telah menjadi tradisi yang mengakar di Indonesia, ditandai dengan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Huther & Shah (1998), yang menggunakan Indonesia sebagai salah satu sampel dalam studi mereka yang dilakukan pada tahun 1998 mengenai kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara Asia. Studi tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk. Kategorisasi ini ditentukan berdasarkan indeks kualitas pemerintahan, yang mengukur efisiensi peradilan, indeks korupsi, dan indeks tata kelola pemerintahan yang baik.
Periode Reformasi di Indonesia dihitung sejak pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, hingga saat ini. Akibatnya, era Reformasi telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, mencakup masa kepemimpinan berbagai presiden, termasuk Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan lainnya. Krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan tuntutan masyarakat untuk reformasi di semua lapisan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, hukum, dan birokrasi (Primanto et al., 2014). Nepotisme, yang juga merupakan warisan rezim Orde Baru, terus diteliti keberadaannya. Nepotisme tetap menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran korupsi hingga saat ini. Kehadirannya yang nyata dirasakan baik di sektor publik maupun swasta di berbagai daerah, khususnya dalam penempatan individu di posisi penting, yang sering mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama menyangkut pengelolaan keuangan negara (Ismansyah & Sulistyo, 2010).
Pada tahun 1998, era Orde Baru berakhir, mengawali periode Reformasi di bawah kepemimpinan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Upaya untuk memberantas praktik nepotisme dilakukan selama periode ini melalui penerbitan Peraturan No. XI/MPR/1998 tentang pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Primanto et al., 2014). Pada masa Reformasi, pemerintah mulai memperkuat pengawasan terhadap praktik nepotisme. Upaya pemberantasannya menghadapi banyak hambatan, dibuktikan dengan perubahan dari ketetapan MPR sebelumnya, TAP MPR 11/1998, menjadi TAP MPR 8/2001 (Martiningsih, 2017).
Memupuk Kebangkitan Nepotisme Melalui Politik Dinasti di Indonesia
Apakah nepotisme, yang telah menjadi kontroversi sejak masa orde lama, masih memiliki keberadaan di era reformasi Presiden Jokowi? Merujuk pada penelitian (Aziz & Wahid, 2021) (Asrawijaya, 2022) dan (Nika, 2021), yang membahas analisis pemberitaan politik dinasti Jokowi, ditemukan bahwa isu politik dinasti selama era Presiden Jokowi dimulai dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Pemilihan ini mendapat perhatian signifikan karena munculnya kandidat dari keluarga Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Joko Widodo. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai walikota di Solo, sementara menantu Jokowi, Boby Nasution, mencalonkan diri sebagai walikota di Medan. Pencalonan mereka telah menimbulkan pro dan kontra, menyatakan bahwa tindakan mereka dianggap tidak bermoral dan tidak menunjukkan keadilan dalam arena politik di Indonesia. Selain itu, pengalaman Gibran dalam politik masih relatif awal, menimbulkan pertanyaan mengenai faktor utama apa yang membuat elektabilitas Gibran tinggi hingga mencapai kemenangan dalam Pilkada 2020 (Syanur et al., 2023). Kemenangan kedua kandidat tersebut mengakibatkan keluarga Presiden Jokowi bergabung dengan dinasti politik di Indonesia.
Kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto menjadi salah satu bukti politik dinasti di Indonesia (Aulia et al., 2023). Aulia et al. (2023) menyebut pencalonan Gibran bersama Prabowo Subianto sebagai contoh politik dinasti dengan pola "family gathering". Sebelum membahas lebih lanjut tentang politik dinasti, perlu dipahami bahwa fenomena ini berasal dari negara-negara monarkis. Namun, di negara-negara dengan sistem demokratis, dinasti politik telah lama ada. Konsep dinasti merujuk pada kekuasaan politik yang dipegang oleh sekelompok individu yang terikat oleh hubungan kekerabatan atau ikatan keluarga dengan tujuan memperoleh, mempertahankan, dan melanggengkan kekuasaan (Aulia et al., 2023). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah fenomena naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai walikota pada 2020 dan calon wakil presiden pada 2024, serta Bobby Nasution sebagai walikota Medan, merupakan bentuk politik dinasti. Sebagaimana dikutip dari pengamat dan konsultan politik, Eep Saefullah Fatah, dalam demokrasi yang sehat, harus ada tiga tahapan proses politik:
- Seleksi, di mana sistem meritokratis memberikan kesempatan kepada individu berdasarkan kompetensi mereka.
- Pemilihan, yaitu proses formal penentuan pemimpin dan penerimaan atau penolakan proposisi politik melalui pemungutan suara.
- Penyampaian, yaitu pejabat terpilih harus bertindak untuk kepentingan publik. Kepentingan pribadi atau keluarga tidak boleh mengarahkan keputusan jabatan.
Ketiga proses di atas harus diikuti, jika prosesnya tidak diikuti maka dapat dianggap sebagai langkah menuju politik dinasti. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 13 PKPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q tentang pemilu, batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal telah menuai kritik (Aulia et al., 2023). Ada dugaan manuver politik di dalamnya karena adanya amandemen terhadap Undang-Undang yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 tentang Ketentuan Tambahan untuk Pengalaman Jabatan dari Pemilihan Umum Kelayakan dalam Persyaratan Usia Minimum untuk Calon Presiden / Wakil Presiden. Keputusan tersebut akhirnya berhasil membawa Gibran untuk memenuhi syarat sebagai wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 (Syanur et al., 2023). Keputusan tersebut juga mencerminkan upaya untuk membangun politik dinasti sejak proses seleksi dan pengambilan keputusan hingga tahap pemilihan.
Pada tahap proses seleksi, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memberikan indikasi bahwa tidak memberikan kesempatan kepada semua pihak yang memiliki kompetensi lebih mumpuni. Sebagaimana dijelaskan oleh (Syanur et al., 2023), bahwa kompetensi Gibran dalam politik masih sangat awal untuk bersaing dalam konsistensi pemilihan, namun karena Jokowi memiliki pendukung yang cukup militan, hal itu memberi Gibran kesempatan untuk maju sebagai calon wakil presiden Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK), yang diketuai oleh Anwar Usman sebagai ipar Presiden Jokowi, mengubah aturan sehingga Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi, yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, tetap dapat maju karena memiliki pengalaman sebagai Walikota Solo meskipun berusia di bawah . Keputusan ini menunjukkan kecenderungan politik dinasti, karena melibatkan kebijakan yang diduga digunakan untuk kepentingan keluarga sehingga proses penyampaian pada tahap demokrasi yang sehat telah dilanggar (Aulia et al., 2023).
Penetapan ketentuan terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diubah oleh Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi menurut penelitian (Zulqarnain et al., 2023), (Bintang et al., 2023) dan (Ulum & Sukarno, 2023), juga telah melanggar prinsip-prinsip kode etik yang meliputi prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip keterampilan dan ketelitian, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan peraturan tersebut dicapai dengan suara mayoritas yang tidak bulat, karena perbedaan pendapat antar hakim konstitusi. Pendapat berbeda, dari perspektif hukum, menunjukkan bahwa pendapat mayoritas seharusnya yang diikuti. Namun, yang lebih bermasalah adalah perubahan substansi keputusan dilakukan dalam waktu singkat di mana seharusnya membutuhkan waktu lama untuk mengubah substansi keputusan (Suzeeta & Lewoleba, 2023). Oleh karena itu, proses perubahan peraturan ini menjadi perhatian terkait kemungkinan campur tangan dari pihak lain dengan kepentingan berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses demokrasi yang sehat tidak lagi menjadi langkah menuju pencapaian kekuasaan.
Meneliti Lebih Lanjut Asumsi terkait Politik Dinasti
Berdasarkan beberapa penelitian yang mengungkap politik dinasti oleh Presiden Jokowi, disebutkan bahwa politik dinasti sama dengan praktik nepotisme yang berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, kemalasan, ketidaktransparan, ketidaktegasan, buruknya kualitas kompetensi, pelanggaran aturan, ingkar janji. Politik dinasti berdampak pada hal-hal negatif seperti korupsi, kolusi, nepotisme, melemahkan demokrasi, merusak tatanan dalam lembaga pemerintah dan masyarakat (Suryono et al., 2018). Ditambahkan dari penelitian (Aulia et al., 2023), politik dinasti memberikan pro dan kontra dalam implementasinya. Politik dinasti dianggap memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan karena kehadiran anggota keluarga dalam sistem politik memberikan fleksibilitas untuk berkoordinasi. Namun, pihak kontra beranggapan bahwa politik dinasti dapat meningkatkan risiko praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Keberadaan politik dinasti dapat menyebabkan kerusakan demokrasi, terutama karena Indonesia adalah negara demokratis. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan.
Mengapa Nepotisme Mengancam Demokrasi
Dinamika nepotisme dalam politik dan pemerintahan merupakan isu penting yang harus ditangani. Kepentingan pribadi dalam keputusan publik harus terus dihilangkan demi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Nepotisme, yang telah berusaha dihilangkan sejak runtuhnya Orde Baru, kembali merusak integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikasi nepotisme muncul di tingkat pusat dan dalam pemilihan kepala daerah. Dampaknya mencakup kerugian material, seperti potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran aturan. Nepotisme juga dapat melemahkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia.